AcehGate| Banda Aceh, — Rapat Kerja Majelis Adat Aceh (MAA) Tahun 2025 yang digelar beberapa hari yang lalu di Banda Aceh menegaskan bahwa: adat bukan sekedar warisan budaya, melainkan fondasi sosial Aceh yang harus hidup dalam setiap kebijakan pemerintah. Serangkaian rekomendasi yang dihasilkan bukan hanya harapan, tetapi menegaskan pemerintah hadir lebih serius dalam menjaga identitas Aceh di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi.
Salah satu poin paling krusial adalah agar setiap kebijakan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota mengakomodasi nilai-nilai adat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Aceh sering kali terjebak dalam dilema investasi versus kelestarian adat. Jika adat sekedar menjadi aksesoris tanpa kekuatan kebijakan, maka konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan hilangnya nilai-nilai lokal akan terus berulang. Karena itu, Raker MAA penguatan posisi adat sebagai parameter kebijakan, bukan hanya slogan budaya.
Pendidikan adat Aceh juga salah satu poin penting yang disepakati dalam rapat kerja. MAA dengan tegas merekomendasikan agar pendidikan adat masuk ke seluruh jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Ini langkah strategis untuk menghadapi krisis karakter dan disrupsi sosial yang kian nyata. Generasi Aceh tidak cukup dibekali dengan pengetahuan akademik; mereka memerlukan adab, etika, dan keterikatan pada akar budaya yang menjadi identitas kolektif Aceh. Usulan revitalisasi pendidikan adab, gampong percontohan adat, serta kewajiban pakaian adat di instansi pemerintah dan sekolah adalah upaya untuk menjadikan adat bagian dari keseharian, bukan seremoni tahunan.
Rekomendasi selanjutnya adalah dorongan agar Qanun MAA direvisi dan kewenangan lembaga ini diperkuat, termasuk usulan agar penunjukan pejabat publik mempertimbangkan masukan adat. Ini menyentuh jantung keistimewaan Aceh. Jika keistimewaan hanya berhenti pada simbol tanpa fungsi, maka lembaga adat akan terus lemah secara struktural. MAA perlu diperkuat untuk memastikan bahwa nilai-nilai adat, etika publik, dan kearifan lokal menjadi standar moral bagi pejabat Aceh.
Meski demikian, harapan MAA tidak akan berarti tanpa komitmen politik pemerintah. Dukungan Wali Nanggroe, Gubernur dan DPRA menjadi penentu apakah rekomendasi ini menjelma menjadi kebijakan nyata, bukan hanya menjadi harapan saja. MAA juga butuh alokasi dana Otsus untuk pembinaan adat. Ini adalah bagian dari kekhususan Aceh sebagai bagian investasi identitas. Aceh tidak akan kuat secara politik dan sosial jika akar adatnya rapuh.
Pada akhirnya, rekomendasi MAA 2025 adalah pengingat bahwa Aceh memiliki modal budaya dan adat yang luar biasa. Tantangannya bukan pada kurangnya gagasan, tetapi keberanian pemerintah untuk mengeksekusinya. Jika pemerintah Aceh serius menguatkan adat, maka Aceh tidak hanya menjaga marwah sejarahnya, tetapi juga menciptakan fondasi sosial yang kokoh untuk masa depan.
