AcehGate|Banda Aceh, — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Syarikat Islam (SI) Aceh sukses menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tema krusial: “Desain Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada untuk Memperkuat Sistem Presidensial, Desentralisasi, & Otonomi Daerah Indonesia.”
Acara yang berlangsung di Ruang Aula Lantai III FISIP USK ini menghadirkan dua pakar ternama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai narasumber utama, yaitu Prof. R. Siti Zuhro, MA., Ph.D., seorang ahli di bidang politik dan otonomi daerah, dan Prof. Dr. Djoharmansyah Djohan, MA., pakar otonomi daerah yang juga mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri.
Kerjasama Kajian Kebijakan Publik Diperkuat MoA
Selain sesi diskusi yang intens, kegiatan ini juga ditandai dengan momen penting berupa Penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara FISIP USK dan DPW Syarikat Islam Aceh. Penandatanganan ini menjadi komitmen bersama untuk menjalin kerja sama dalam bidang kajian kebijakan publik.
Penandatanganan MoA terlihat dilakukan oleh Dekan FISIP USK, Prof. Dr. Mohd. Iqbal Djayabakti, S.H., M.Hum., dan Ketua DPW Syarikat Islam Aceh, Zulmahdi Hasan, S.Ag., M.H., disaksikan oleh para hadirin, termasuk Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, yang juga hadir dalam acara tersebut.
Pentingnya Desain Pemilu untuk Pemerintahan
FGD ini bertujuan mencari desain terbaik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang secara simultan dapat memperkuat sistem pemerintahan presidensial, prinsip desentralisasi, dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Para peserta, yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan tokoh organisasi, mendiskusikan berbagai aspek untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pemerintah pusat dan daerah.
Kehadiran pakar seperti Prof. Siti Zuhro dan Prof. Djoharmansyah Djohan memberikan perspektif mendalam mengenai hubungan antara desain elektoral dengan efektivitas pemerintahan dan otonomi daerah. Ketua DPW Syarikat Islam Aceh, Zulmahdi Hasan, turut menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dalam merumuskan kajian kebijakan yang relevan dan berbasis riset.
