Pemerintah

Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Wilayah Sumatera melaporkan penurunan signifikan jumlah pengungsi serta progres pemulihan infrastruktur di sejumlah wilayah terdampak di Sumatra. Koordinator PIC

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pemulihan layanan pendidikan dan kehidupan keagamaan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra. Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa Kementerian Agama bertanggung jawab pada tiga

Jakarta – Pemerintah memastikan penyaluran bantuan rumah rusak pascabencana dilakukan berbasis data tunggal yang tervalidasi. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, BPS telah memverifikasi dan memvalidasi

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus mempercepat penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan total bantuan yang telah disalurkan sejak

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, bencana besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak

BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi terkait untuk mempercepat penanganan pascabencana guna memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah

Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri peresmian pesawat simulasi dan Gedung A2 Grand Misfalah yang dibangun melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2025 di Asrama Haji Kelas

Aceh Tamiang — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mendampingi Tito Karnavian pada acara penyerahan bantuan perbaikan rumah rusak akibat bencana hidrometeorologi Tahap I di Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (13/2/2026). Bantuan perbaikan

Banda Aceh — Pemerintah Aceh menegaskan bahwa seluruh pengelolaan dana penanganan bencana yang diterima sepanjang tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan. Isu yang menyebutkan adanya